Kalianda, mediafaktualhukum.id — Upaya menghadirkan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat kian diperkuat melalui kolaborasi strategi antara pemerintah pusat dan daerah.Langkah ini ditandai dengan pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI, Wisma Thamrin, Jakarta Pusat itu menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan berkualitas.
Selain Bupati Egi, agenda tersebut juga menghadirkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Sumatera Barat, para kepala daerah se-Provinsi Lampung, Bupati Lahat, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).Dalam forum tersebut, sejumlah strategi program di sektor perumahan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi subsidi rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanganan kawasan kumuh.
Bupati Egi menegaskan, pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perumahan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas.
“Hari ini kami melakukan pertemuan strategis bersama Menteri PKP RI. Kami membahas penguatan program sinergi KUR Perumahan, rumah subsidi FLPP, serta BSPS untuk penanganan kawasan kumuh,” ujar Egi.
Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekedar koordinasi program, melainkan upaya nyata untuk memastikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki akses terhadap perumahan yang layak, nyaman, dan terjangkau.
“Semoga ke depan semakin banyak masyarakat Lampung Selatan yang dapat merasakan hunian yang layak dan nyaman,” tambahnya.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari dorongan program percepatan perumahan nasional, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, manfaat program tidak hanya terbatas di kota besar, tetapi juga merata hingga ke daerah-daerah.
(Komarz/MFH).
